Langsung ke konten utama

PENGHISAP DAN TERHISAP: Menafsirkan Kemerdekaan Indonesia ke-80 dari Batu Lompat Latdalam


 

 

Foto: Memperingati HUT ke-80 RI di Batu Lompat, Latdalam

 

17 Agustus 2023, di ketinggian 1340 Mdpl Gunung Empung, Tomohon, saya pernah menulis tentang kaum Mahardika yang telah merdeka dari belenggu tuan mereka. Saya juga menyinggung tentang kaum Marhaen yang justru tergerus oleh roda pemerintahan despotis, sebagaimana dikritik oleh Soekarno dalam Indonesia Menggugat. Kini, di peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, saya merayakannya di Batu Lompat Batnyanyik, Latdalam, dengan hati yang penuh kegelisahan, dengan pertanyaan yang kerap mengganggu akl sehat: apakah kemerdekaan yang telah delapan dekade dikumandangkan benar-benar sampai ke desa-desa terpencil seperti desa Latdalam, ataukah ia hanya berhenti di bibir para pejabat dan pidato seremonial belaka?

Tan Malaka dalam Menuju Republik Indonesia pernah menegaskan tentang dialektika “yang menghisap dan yang terhisap.” Relasi ini terus hidup, bahkan setelah bangsa ini mengibarkan Merah Putih. Bagi masyarakat Latdalam, kolonialisme baru tidak lagi hadir melalui kekuasaan asing seperti VOC pada abad ke-17 atau pendudukan militer Nippon pada awal abad ke-20, melainkan melalui ekspansi industri besar, seperti Blok Masela. Industri ini masuk dengan janji pembangunan dan kesejahteraan, tetapi dalam praktiknya, keuntungan terbesar hanya dinikmati oleh kelompok kecil, sementara mayoritas masyarakat tetap tersisih. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bersama justru berpotensi menjadi instrumen eksploitasi baru, memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai.

Jika dibandingkan dengan proyek migas lain di Indonesia, dinamika ini tampak berulang. Di Aceh, misalnya, eksploitasi gas alam Arun memang sempat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi meninggalkan kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas tanah dan air, serta ketergantungan masyarakat lokal pada industri migas yang rapuh. Di Papua Barat, Proyek Tangguh LNG membawa investasi dan infrastruktur, tetapi juga menciptakan polarisasi sosial: sebagian kecil masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, sementara banyak komunitas adat harus menghadapi degradasi lingkungan dan perubahan pola hidup tradisional. Demikian pula di Blok Cepu, Jawa Tengah, keuntungan besar industri migas lebih banyak mengalir ke pusat dan perusahaan multinasional, sedangkan masyarakat sekitar hanya menerima dampak ikutan berupa kerusakan lingkungan dan ketidakpastian sosial-ekonomi.

Soekarno dalam pidatonya tentang marhaenisme pernah berkata bahwa “marhaen adalah simbol rakyat kecil yang harusnya menjadi tulang punggung bangsa.” Namun, bagaimana nasib kaum marhaenis Latdalam hari ini? Mereka terjebak dalam problem sosial yang terus berulang: tawuran anak muda yang memecah belah persaudaraan antara “yang muka” dan “yang belakang”, pemerintah desa yang abai terhadap banjir karena buruknya pembangunan drainase, dan sampah di jalan utama yang tak terurus. PADes yang seharusnya menjadi sumber kemandirian melalui kontrak laut hasil teripang justru diselimuti kabut gelap ketidaktransparanan, sementara BPD yang diamanatkan menjadi fungsi pengawasan terkesan “tidur seranjang” dengan pemerintah desa. Kaum muda, yang seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, justru terpecah dan kehilangan arah karena polarisasi konflik horizontal.

Dalam kerangka Paulo Freire, kondisi ini bisa dibaca sebagai wujud dari kultur bisu (culture of silence) di mana masyarakat terjebak dalam ketidakberdayaan untuk bersuara atas penindasan yang dialami. Mereka pasrah terhadap pengelolaan desa yang tidak transparan, terhadap sampah yang menumpuk, terhadap banjir yang berulang, dan terhadap kontrak laut yang dikuasai segelintir elit. Pendidikan kritis yang ditawarkan Freire mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, melainkan lahirnya kesadaran kritis di kalangan rakyat untuk melawan ketidakadilan struktural.

Dengan demikian, refleksi kemerdekaan ke-80 ini justru menjadi panggilan bagi kita untuk menghidupkan kembali semangat Tan Malaka, Soekarno, dan Freire. Bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya diperingati dengan upacara, lomba panjat pinang, atau bendera di jalanan. Kemerdekaan harus berarti pembebasan rakyat Latdalam dari struktur penghisapan baru, dari birokrasi desa yang k***p, dari ketidakpedulian sosial yang menumpuk, serta dari fragmentasi generasi muda yang seharusnya menjadi ujung tombak perubahan. Tanpa itu, perayaan 80 tahun kemerdekaan hanyalah gema kosong, sementara rakyat kecil tetap terhisap dalam sistem yang menindas.

Batu Lompat Latdalam, 17 Agustus 2025.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

17+8: Tuntutan Rakyat hingga Bayang-bayang Revolusi

Tulisan ini saya persembahkan untuk Almarhuma adik ipar saya, yang pada hari ini genap satu bulan telah meninggalkan kita. Kehadirnya telah tiada, namun kasih, canda, tawa dan kenangan indahnya tetap hidup dalam hati kami. Dalam kesedihan ini, saya menulis sebagai penghormatan sekaligus pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan bagi mereka yang kita cintai adalah warisan yang harus dijaga.   Gambar: OKP Tanimbar bersatu dalam aksi unjuk rasa menuntut keadilan.   UUD 1945 memberikan mandat agar negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya . Namun setelah delapan dekade merdeka, cita-cita itu masih terasa jauh dari kenyataan. Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 menegaskan, “Merdeka hanyalah jembatan emas.” Merdeka bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan menuju masyarakat adil dan makmur. Tetapi, jembatan itu hingga kini masih retak, dipenuhi lubang ketidakadilan, dan dipelihara oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga amanah rakyat. Kenyat...
Posting Komentar
Read more »

Ketika Tanah Lebih Murah dari Rokok Tabaku Daun Putih: Konflik Tapal Batas dan Politik Tanah di Tanimbar

MT. Empung, Tomohon Gagasan tentang tanah dan konflik yang mengelilinginya sebenarnya sudah muncul di kepala saya sejak saya mendaki Gunung Empung, Tomohon. Baru hari ini saya menuliskannya, setelah semalam saya berdiskusi panjang dengan beberapa teman dan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki ambisi untuk maju sebagai bakal calon kepala desa definitif Desa Latdalam. Percakapan itu kembali mengingatkan saya bahwa persoalan tanah di desa kita bukan sekadar soal batas wilayah, tetapi soal masa depan masyarakat itu sendiri. Tanah Murah di Tanah Kaya Ada satu ironi besar yang sedang terjadi di Kepulauan Tanimbar. Di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, tanah masyarakat justru pernah dijual dengan harga sekitar Rp10.000–Rp14.000 per meter. Sementara itu harga "tabaku daun putih" (Tembakau Shag : salah satu jenis tembakau iris yang merupakan primadona bagi parah perokok ulung di Desa Latdalam) di wilayah yang sama sekitar Rp15.000 per bungkus. Tidak sesederhana...
Posting Komentar
Read more »

KOLONIALISME SINDROM DALAM RUANG-RUANG KELAS

  Foto: Rutinitas Guru Honorer , berjalan ke Sekolah sebelum pukul 07.00 pagi yang penuh dengan dedikasi meskipun dengan keterbatasan fasilitas dan penghasilan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab mereka. Bayangkan, setiap sebelum pukul 07.00 pagi ia sudah berjalan kaki ke Sekolah. Ia harus bangun setiap subuh, meninggalkan keluarganya tanpa sarapan. Sudah menjadi rutinitas yang ia lakoni dengan kesabaran yang luar biasa, padahal setiap akhir bulan ia hanya menerima upah Rp500 ribu: Rp250 ribu dari dana BOS , dan Rp250 ribu dari uang komite siswa. Lima ratus ribu rupiah untuk sebulan penuh—jumlah yang bahkan tidak cukup untuk  kebutuhan pokoknya. Ya... ia adalah seorang guru honorer di sebuah desa terpencil yang berkilo-kilo jaraknya dari “Mama Kota.” Inilah wujud dari pendidikan di “ Negeri Konoha ” hari ini yang masih berkutat pada kolonialisme sindrom . Guru honorer dituntut menjalankan kurikulum baru dan ikut pelatihan daring , tapi gaji mereka bergantung pada dan...
2 komentar
Read more »